HMI dan SEMMI Unras di DPMPD dan BJB Pandeglang, Hadiahi Telur dan Tomat Busuk Ancam Akan Kerahkan Massa Yang Lebih Banyak
BantenSuara 
bantensuara.com, Pandeglang, Banten - Aksi Unjuk Rasa (Unras) jilid ke 5 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Teknologi dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Pandeglang, Banten di Kantor DPMPD dan BJB Kabupaten Pandeglang, Mahasiswa hadiahi telor busuk dan tomat busuk. Selain itu, mereka ancam akan kerahkan massa yang lebih besar apabila, tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh DPMPD dan Bank Jabar Banten.
Demikian dikatakan oleh Korlap 1, Moh Ilham yang dijumpai usai melakukan Unras. Dia mengatakan, gerakan boikot ini, di lakukan sebagai bentuk dari hilangnya kepercayaan masyarakat atau Mahasiswa kepada Pemerintah dan Perbankan yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
"Salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Bank Jabar Banten (BJB) serta Banak Perkreditan Rakyat (BPR) yang kami nilai telah merugikan keuangan negara. Mengapa demikian, karena persoalan yang ada di DPMPD ini sangat banyak, mulai dari potongan (PUNGLI) siltap perangkat desa dan BPD oleh Bank BPR, digantungnya kegiatan Program Dana Desa Oleh BJB Pandeglang di Kisaran 80jtan Tahap 1 dan tahap 2 pun diduga demikian," ungkap Korlap 1, Moh Ilham, Jum'at (07/07/2023).
Selain itu, kata Dia, Dana desa setiap Desa ditahan di kisaran 80 Jutaan, BPJS ketenagakerjaan yang kesan dipaksakan seluruh desa menggunakan prisai DPMPD, serta, masih kata Moh. Ilham, adanya dugaan Korupsi Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang Dan Jabatan lainnya. Banyaknya kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini terus di suarakan oleh kalangan aktivis mahasiswa, mengenai adanya dugaan korupsi pemotongan pajak Dana Desa PPh/Ppn 11,5% serta adanya pemotongan pajak Anggaran Dana Desa atau Penghasilan tetap perangkat desa sebesar 6%. "Hal itu kami nilai sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku," tegasnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Korlap 2 Heri Suheri. Dia menambahkan, pihaknya mengaku telah mempunyai kajian setelah melakukan audensi dengan BPJS Ketenagakerjaan soal adanya program BPJS Ketenagakerjaan yang diduga ada kejenggalan dalam program tersebut. "Dan kami menilai bahwa program tersebut, hanyalah menghamburkan Dana Desa bahkan ada nama penerima di salah satu desa di kabupaten Pandeglang yang fiktif karena masyarakat yang ada di data itu tidak mengetahui adanya program tersebut. Padahal, dalam data yang kami punya dari BPJS itu tercantum di dalamnya," paparnya.
Lebih lanjut mereka menuntut, apabila tuntutan kami tidak di indahkan bahkan tidak digubris, kata mereka, maka kami akan lakukan gerakan gerakan selanjutnya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa Henti di DPMPD dan di Bank BJB. "Presiden RI serta Mentri PDTT harus tau persoalan kasus perdesaaan di Pandeglang begitu banyak," tutup mereka. (Rhad/01).
