Menu MBG SPPG Cigeulis Diduga Tidak Sesuai Anggaran, Tujuan Program Dipertanyakan

Menu MBG SPPG Cigeulis Diduga Tidak Sesuai Anggaran, Tujuan Program Dipertanyakan
Gambar : Berita Acara Pengembalian Menu MBG. Sumber : AMS Banten

Pandeglang, Bantensuara.Com— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan kelompok penerima manfaat. Namun, pelaksanaan program tersebut di wilayah Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan tajam dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Provinsi Banten.

Ketua AMS Banten, Agus Hidayat, menilai menu MBG yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pandeglang Cigeulis diduga tidak sepadan dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan negara.

“Jika mengacu pada anggaran MBG yang bersumber dari APBN, maka kualitas dan kuantitas menu yang diterima seharusnya mencerminkan nilai anggaran tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan menu yang disajikan terkesan seadanya dan jauh dari standar gizi yang layak,” ujar Agus Hidayat dalam keterangannya. Jum'at 23 Januari 2026

AMS Prov Banten mengungkapkan bahwa menu MBG yang diterima sejumlah sekolah di Kecamatan Cigeulis mendapatkan penolakan, bahkan di beberapa sekolah paket makanan tersebut dikembalikan kepada pihak penyalur. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan SPPG Cigeulis dalam memberikan pelayanan pemenuhan gizi.

Salah satu pihak sekolah di Kecamatan Cigeulis, yang enggan disebutkan namanya, mengeluhkan bahwa menu MBG yang diterima tidak sesuai dengan harapan dan standar gizi bagi peserta didik. Pihak sekolah menilai komposisi menu terlalu sederhana dan tidak sebanding dengan tujuan program MBG, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan gizi siswa.

“Kami terpaksa menolak dan mengembalikan paket MBG karena menilai menu yang diterima tidak layak dan tidak sesuai dengan standar gizi anak. Kami khawatir justru menimbulkan persoalan baru jika tetap dibagikan kepada siswa,” ungkap perwakilan sekolah tersebut.

Adapun menu MBG yang diterima siswa disebut hanya terdiri dari satu butir buah, sepotong roti, kacang, dan telur, yang secara kuantitas maupun kualitas dinilai tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang sebagaimana tujuan utama program MBG.

Lebih lanjut, AMS menyoroti peran mitra SPPG Cigeulis yang dinilai lebih mengedepankan orientasi keuntungan, padahal seluruh biaya operasional program — mulai dari pembelanjaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi — telah dibiayai sepenuhnya oleh negara.

“Dengan seluruh operasional yang sudah ditanggung negara, seharusnya tidak ada alasan menu yang disajikan berada di bawah standar. Kami berharap menu MBG memenuhi standar gizi dan juga standar harga pasar,” tegas Agus.

Berdasarkan perhitungan sederhana di lapangan, AMS memperkirakan nilai menu yang disalurkan hanya berkisar antara Rp6.000 hingga Rp7.000 per porsi, sementara anggaran resmi MBG ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi. Selisih tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan tata kelola anggaran di tingkat pelaksana.

Agus menegaskan, apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka tujuan mulia program MBG berpotensi kehilangan arah dan hanya menjadi formalitas distribusi tanpa memperhatikan kualitas pemenuhan gizi penerima manfaat.

“Program ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Negara sudah menganggarkan dana besar, maka rakyat berhak menerima manfaat yang sepadan. Jika menu yang disalurkan jauh dari nilai anggaran, patut diduga ada persoalan serius dalam pengelolaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, AMS Provinsi Banten mendorong pemerintah daerah, instansi terkait, serta aparat pengawas internal untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap SPPG Cigeulis. Transparansi kepada publik dinilai penting agar tidak muncul kecurigaan bahwa program strategis nasional ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

“MBG adalah program mulia. Jangan sampai niat baik negara justru tercoreng oleh praktik yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik,” pungkas Agus Hidayat.

Angkatan Muda Siliwangi Provinsi Banten menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pandeglang agar berjalan sesuai tujuan, aturan, dan anggaran yang telah ditetapkan. (Red).

Reporter & Editor : A Rozak 
Redaksi.Bantensuara.com