Program MBG Dinilai Perlu Perbaikan pada Aspek Transparansi dan Efektivitas
Zek Permana 
Pandeglang, Bantensuara.com— Program Makanan Bergizi (MBG) yang dilaksanakan melalui kemitraan Badan Gizi Nasional (BGN) dan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi seperti Kabupaten Pandeglang.
Namun, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan sejumlah catatan. Hal itu disampaikan pemerhati Program MBG, Syailendra, melalui pesan rilis yang diterima redaksi.
Dalam rilis tersebut, Syailendra menegaskan bahwa efektivitas MBG belum sepenuhnya terukur karena minimnya transparansi dan keterlibatan penerima manfaat.
“Di lapangan masih ada keterputusan informasi antara yayasan pelaksana dan penerima manfaat. Sekolah maupun warga tidak mengetahui secara detail bagaimana pembelanjaan bahan makanan dilakukan,” ujar Syailendra. Jum'at 14 November 2025
Ia menjelaskan, publik hanya mengetahui bahwa anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi terdiri dari Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk fasilitas dapur, dan Rp2.000 untuk operasional.
“Yang menjadi sorotan adalah angka Rp10.000 untuk komponen menu. Tanpa adanya standar belanja yang dibuka ke publik, sulit memastikan apakah kualitas gizi sudah benar-benar sesuai anggaran,” tambahnya.
Syailendra juga menyampaikan rekomendasi agar sekolah diberikan ruang partisipatif dalam menentukan pola konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
“Sekolah sebenarnya bisa dilibatkan dalam pengaturan menu dengan konsep prasmanan sehat yang lebih fleksibel. Ini memungkinkan siswa memilih makanan sesuai kebutuhan gizi mereka,” katanya.
Selain itu, ia menekankan urgensi pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai bagian dari penguatan program.
“Pemanfaatan bahan pangan lokal bukan hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa. Ini harus menjadi arah kebijakan MBG ke depan,” tegasnya.
Melalui rilis yang sama, Syailendra juga menyoroti pentingnya audit dan evaluasi independen.
“Evaluasi kuantitatif dan kualitatif oleh akademisi atau lembaga independen sangat diperlukan untuk menilai ketepatan sasaran dan dampak sosial ekonominya,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini masih melihat MBG sebagai program distribusi bantuan semata.
“Harus ada pergeseran paradigma dari sekadar memberi makanan menjadi upaya pemberdayaan. Program gizi tidak boleh berhenti pada pembagian menu harian,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pandeglang bisa menjadi sampel nasional karena dinamika yang terjadi di daerah tersebut juga berpotensi ditemukan di wilayah lain dengan pola kemitraan serupa.
Di akhir rilisnya, Syailendra menekankan perlunya sinkronisasi dari seluruh unsur pelaksana.
“Transparansi, pemberdayaan, dan efektivitas anggaran harus berjalan beriringan. Setiap rupiah dari APBN harus benar-benar menjadi energi gizi dan harapan bagi masa depan anak-anak Pandeglang dan Indonesia,” tutupnya.
