Wifi BUMDes Tidak Jalan, Akibat Moden Pada Rusak & Harga Terlalu Mahal, DPC AMIRA Minta DPMPD Panggil Penyedia

Dimensipos.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Daerah Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang Menyoroti terkait Ratusan desa di Kabupaten Pandeglang, diharuskan untuk melakukan penyertaan modal usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp. 60 juta melalui dana desa.

Jenis usahanya pun telah ditentukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, pada tahun 2024 silam yakni usaha jaringan internet melalui penjualan voucher internet.

Namun, menurut pengakuan sejumlah pengelola BUMDes dan Kades di Pandeglang, bahwa usaha penjualan voucher internet yang bekerjasama dengan penyedia selama ini belum membuahkan hasil yang signifikan, lantaran banyak voucher yang tidak laku karena kemahalan harga dan banyak Wifi yang rusak dan tak kunjung di perbaiki.

Bahkan, jika dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 60 juta dari dana desa, tidak sebanding dengan hasil yang didapat BUMDes.

“Ada beberapa kendala dalam usah penjualan voucher internet BUMDes, pertama karena sudah banyaknya saingan serta harga voucher yang dijual BUMDes lebih mahal dibanding dengan yang lain,” ungkap salah satu Ketua BUMDes, dan Banyak modem di kami yang rusak" jelasnya

Dikatakannya, untuk harga voucher yang dijual BUMDes dari pihak penyedia tidak kompetitif, karena harganya lebih mahal dibanding dengan harga-harga voucher yang lain.

“Contohnya harga voucher yang kami jual Rp. 2000 untuk dua jam, tapi kalau yang lain mah warga memiliki usaha yang sama itu harga Rp. 3000 untuk 12 jam. Jadi kalah saing,” katanya.

Menurutnya, usaha internet yang sudah beberapa tahun berjalan ini, mulai sari Desember 2024 hingga saat ini pendapatan dari penjualan voucher baru kisaran sebesar Rp 800 ribuan.

“Pendapatan perbulan tidak tentu, ini juga sejak Desember 2024 hingga Juli 2025 baru mendapatkan uang hasil penjualan voucher sebesar Rp. 800 ribu,” ujarnya.

Dijelaskannya, memang untuk di wilayahnya sudah banyak masyarakat yang melakukan usaha penjualan voucher internet dari beberapa provider, dan lebih dulu dibanding dengan usaha yang dilakukan BUMDes ini.

Ditambah menurutnya lagi, kekuatan signal nya lebih bagus dan jangkauannya lebih luas, karena mereka pakai pemancar, sementara jaringan internet BUMDes hanya menggunakan modem.

“Jadi, kita kalah saing. Sehingga banyak voucher yang dikembalikan karena tidak laku dijual,” tuturnya.

Dijelaskanya lagi, jika hitung-hitungan usaha dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.60 juta, itu tidak sebanding dengan hasil yang didapat.

Apalagi di kami lanjut dia, sudah banyak warga yang melakukan usaha internet dan mereka lebih dulu dibanding dengan BUMDes.

“Namun jika melihat potensi lain di kami, seperti usaha ternak atau hasil pertanian itu lebih bagus dibanding dengan usaha internet Wi-Fi,” bebernya.

Hal senada juga dikatakan salah seorang Kades, usaha internet yang dijalankan selama ini dari tahun 2024 lalu, banyak voucher internet yang tidak laku karena kalah saing dengan yang lain.

“Berjalan sih, cuma dari hasil pendapatan saya gak tahu. Tapi memang kalah saing oleh yang lain, soalnya harga voucher lebih mahal dibanding voucher yang dijual warga,” tuturnya

Rohikmat Ketua DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan kepada awak media, dalam usaha Jasa internet BUMDes di Pandeglang perlu di kaji ulang, terutama dalam hal persaingan harga, Kekuatan jaringan dan Perawatan Modem, kalau seperti ini bagaimana akan bisa berkembang usaha BUMDes di Pandeglang" Paparnya

Masih kata Rohikmat, Kami meminta kepada Penyedia Jasa layanan Wifi BUMDes agar melakukan Perubahan Harga Vocer agar bisa bersaing, dan Perawatan Modem juga jangan di abaikan, ini seolah-oleh hanya cari keuntungan doang tanpa memikirkan Kualitas Prodak Usaha" Tutupnya (Ira/Red).