GP Ansor Pandeglang Kecam Wacana Anggaran Makan Minum Rp8,8 Miliar
Zek Permana 
Pandeglang, Bantensuara.com — Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang mengecam keras mencuatnya wacana anggaran makan dan minum (mamin) di lingkungan DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp8,8 miliar.
Wakil Ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Mahmudin, menilai wacana tersebut tidak sensitif terhadap kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah mengalami tekanan. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas serta berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, alokasi anggaran operasional konsumsi dalam jumlah besar dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Di saat masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, sektor pertanian yang membutuhkan dukungan, serta pelayanan publik yang belum optimal, munculnya anggaran konsumsi hingga miliaran rupiah adalah sesuatu yang tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat,” ujar Mahmudin dalam keterangannya. 26 Februari 2026
Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan secara nasional. Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya melakukan rasionalisasi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan mempertahankan anggaran yang bersifat konsumtif dalam jumlah besar.
Mahmudin menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan uang rakyat yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran anggaran wajib memiliki dasar yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sebagai bentuk sikap organisasi, GP Ansor Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membuka secara rinci dan transparan alokasi anggaran makan dan minum tersebut kepada publik. Selain itu, mereka juga mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja operasional yang dinilai tidak prioritas serta meminta aparat pengawas internal pemerintah melakukan audit efisiensi atas penggunaan anggaran dimaksud.
GP Ansor Pandeglang juga mengusulkan agar anggaran yang tidak mendesak dapat dialihkan ke sektor pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami tidak anti terhadap operasional lembaga. Namun kami menolak pemborosan di tengah kesulitan rakyat. Pemerintah harus menunjukkan empati dan keberpihakan yang nyata,” tambahnya.
GP Ansor Pandeglang menyatakan akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar tetap berada pada koridor kepentingan publik dan prinsip keadilan sosial. (Red).
Redaksi.Bantensuara.com
