BLT Dana Desa Rp12,6 Juta di Desa Labuan Mandek, 14 KPM Mengeluh Belum Terima
Zek Permana 
PANDEGLANG | BANTENSUARA.COM – Sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan belum diterimanya hak mereka hingga pertengahan Juli 2026.
Masing-masing KPM seharusnya menerima Rp900.000 untuk alokasi Januari,Februari dan Maret 2026. Jika ditotal, dana BLT DD yang belum disalurkan mencapai kurang lebih Rp12.600.000.
"Harusnya cair sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Ditanya ke RT katanya belum ada info dari desa," keluh seorang warga labuan yang tidak mau disebutkan identitasnya Rabu (15/7/2026).
Warga lain, mengaku bingung karena desa tetangga sudah lebih dulu membagikan. "Di desa sebelah saya lihat udah cair dari bulan-bulan lalu. Kok di Desa Labuan belum? Padahal nama kami ada di daftar," ujarnya.
Ke-14 KPM tersebut merupakan warga kategori miskin ekstrem dan sudah ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus awal tahun 2026. Mereka mengandalkan bantuan itu untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
"Rp900 ribu itu bagi kami nominal yang besar dan kami benar-benar mengharapkan untuk kebutuhan sehari-hari, Tolonglah jangan ditahan kalau emang udah jadi hak kami,"
Aktivis muda Pandeglang pemerhati desa di Pandeglang, Aris Doris, menyayangkan lambatnya penyaluran BLT DD di Desa Labuan. Menurutnya, BLT DD adalah program prioritas yang tidak boleh ditunda tanpa alasan jelas.
Aris Doris Aktivis Peleton Pemuda Tengah Berorasi pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa
"Aturannya tegas. Begitu dana masuk ke rekening kas desa, maksimal 7 hari kerja harus disalurkan ke warga. Kalau 14 orang belum terima sampai Juli, pemdes wajib menjelaskan ke publik. Ada apa? Jangan sampai warga miskin jadi korban," tegas Aris Doris.
Ia menambahkan, keterlambatan penyaluran rawan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. "Kuncinya transparansi. Umumkan kalau memang ada kendala teknis. Jangan diam. Ini uang negara untuk rakyat kecil," lanjutnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa Labuan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada beberapa pihak pegawai pemerintahan desa labuan juga Kepala Desa melalui pesan WhatsApp belum direspons. Kantor desa saat didatangi juga tidak ada aktivitas penyaluran.
Warga berharap hak mereka segera disalurkan. "Kami cuma minta yang memang jadi hak kami. Nggak lebih," pungkas salah satu KPM.
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Desa Labuan untuk klarifikasi atas pemberitaan ini. (Red)
Reporter : Moch Ridho
Editor : Iwan Setiawan
