Gabungan Aliansi BEM Nasional Serukan Jaga Demokrasi dan Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa
Zek Permana 
Jakarta | Bantensuara.com– Gabungan Aliansi BEM Nasional yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026).
Deklarasi tersebut berisi pernyataan sikap terkait independensi gerakan mahasiswa, penolakan terhadap infiltrasi kepentingan politik praktis, serta komitmen mengawal pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi dan kepentingan masyarakat.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, mengatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini menghadapi tantangan berupa upaya penunggangan yang berpotensi memengaruhi independensi organisasi mahasiswa.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia,” kata Sardani.
Menurutnya, independensi merupakan modal penting bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara objektif.
Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus mengambil peran sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis.
“Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan nasional.
Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti maraknya politik provokasi yang dinilai dapat mengganggu kualitas demokrasi.
“Kami melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi. Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Dalam deklarasi tersebut, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima poin sikap. Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan. Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi. Keempat, mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif. Kelima, mendorong implementasi Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Deklarasi tersebut juga menegaskan komitmen organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nasional untuk terus mengedepankan kajian, gagasan, dan aspirasi masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan. (Red).
Redaksi.Bantensuara.com
