Yogi Iskandar : "Pemkab Pandeglang Defisit 51 Milyar, Kok?"

PANDEGLANG | BANTENSUARA.COM– Video berjudul "Pemkab Defisit 51 Milyar, Kok?" yang diunggah melalui akun TikTok @yogistudioid menjadi perhatian warganet. Dalam video tersebut, Influencer asal Pandeglang sekaligus alumni Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang, 

Yogi Iskandar, menyampaikan pandangan dan opininya terkait informasi mengenai defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp51 miliar.

Dalam penyampaiannya, Yogi menilai masyarakat selama ini lebih banyak terfokus pada besaran angka defisit yang muncul ke publik. Menurutnya, angka tersebut bukanlah persoalan utama, melainkan hanya gejala dari persoalan yang lebih mendasar mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Rahasia terbesar Pandeglang bukan defisit Rp51 miliar. Orang-orang salah fokus. Mereka lihat angka itu lalu marah, padahal itu cuma gejala, bukan penyakitnya. Penyakitnya jauh lebih dalam," ujar Yogi dalam video yang diunggah melalui akun TikTok @yogistudioid.

Yogi mengatakan, setelah mencermati berbagai informasi mengenai kondisi keuangan daerah, ia berkesimpulan bahwa lambatnya pembangunan tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan cara pemerintah mengelola kemampuan fiskal yang dimiliki.

Ia menilai masyarakat selama ini sering menerima anggapan bahwa pembangunan berjalan lambat karena pemerintah tidak memiliki cukup dana. Namun menurutnya, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana anggaran direncanakan dan digunakan.

"Rakyat selalu diajarkan satu kebohongan, kalau pembangunan lambat berarti duitnya kurang. Padahal sering kali masalahnya bukan kurang duit, kadang masalahnya adalah cara mengelola duitnya itu," katanya.

Untuk menggambarkan pandangannya, Yogi mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang memiliki penghasilan Rp10 juta setiap bulan, tetapi merencanakan pengeluaran hingga Rp15 juta melalui berbagai cicilan.

"Kalau kalian punya penghasilan Rp10 juta, tapi bikin rencana hidup Rp15 juta, rumah kredit, motor kredit, gadget kredit, liburan kredit, maka sejak hari pertama sebenarnya kalian sudah bangkrut. Bangkrutnya hanya belum kelihatan. Menurut saya, seperti itulah kondisi yang terjadi," ujarnya.

Ia menambahkan, defisit anggaran sebesar Rp51 miliar tidak mungkin muncul hanya karena satu keputusan atau dalam waktu singkat. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang berlangsung dalam waktu lama.

"Defisit Rp51 miliar itu bukan muncul dalam semalam, bukan muncul karena satu bulan, bukan juga karena satu keputusan. Itu hasil dari kebiasaan bertahun-tahun membuat harapan lebih besar daripada kenyataan," katanya.

Dalam pandangannya, penyusunan target pendapatan daerah harus didasarkan pada kemampuan yang benar-benar dapat dicapai. Ia menilai target yang terlalu optimistis hanya akan menghasilkan angka yang terlihat baik dalam dokumen perencanaan, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan ketika realisasi pendapatan tidak sesuai harapan.

Menurut Yogi, setiap kali pemerintah mengumumkan besarnya anggaran maupun banyaknya program pembangunan, masyarakat cenderung memberikan apresiasi. Namun, menurutnya, tidak banyak pihak yang mempertanyakan apakah sumber pendanaan untuk menjalankan program tersebut benar-benar tersedia.

"Ketika target pendapatan dipasang terlalu optimistis, tepuk tangan. Ketika anggaran diumumkan besar, tepuk tangan. Ketika program diumumkan banyak, tepuk tangan juga. Tapi tidak ada yang bertanya, uangnya benar-benar ada atau tidak. Karena pertanyaan seperti itu tidak seksi," ujarnya.

Yogi juga menilai bahwa persoalan defisit bukan hanya berkaitan dengan perhitungan angka, tetapi juga menyangkut transparansi dan kejujuran dalam penyusunan kebijakan anggaran.

"Defisit itu bukan soal matematika. Defisit itu soal kejujuran. Jujur tidak mengakui kemampuan daerah, jujur tidak mengakui kondisi ekonomi masyarakat, dan jujur apakah target yang dibuat memang realistis atau hanya ingin terlihat bagus di atas kertas," katanya.

Lebih lanjut, Yogi menyebut masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak ketika kondisi keuangan daerah mengalami tekanan. Menurutnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari dokumen anggaran, tetapi dari kualitas pelayanan publik yang mereka rasakan setiap hari.

"Waktu anggaran dibuat rakyat tidak diajak. Tapi waktu akibatnya datang, rakyat yang merasakan. Jalan rusak, rakyat yang lewat. Air bermasalah, rakyat yang mandi. Pelayanan lambat, rakyat yang antre. Program gagal, rakyat yang kehilangan manfaat," ujarnya.

Ia juga mengibaratkan kondisi keuangan daerah seperti sebuah kendaraan yang masih dapat digunakan, tetapi sudah menunjukkan berbagai indikator kerusakan pada mesin.

"Mobilnya masih hidup, masih jalan, tapi lampu oli sudah menyala, lampu mesin sudah menyala, suara mesin mulai kasar. Belum mogok, tapi semua orang tahu ada masalah besar yang sedang menunggu. Menurut saya, Pandeglang hari ini seperti itu. Aktivitas berjalan, program berjalan, tetapi laporan keuangan menunjukkan lampu-lampu peringatan sedang menyala," katanya.

Menurut Yogi, masyarakat sebenarnya telah lebih dahulu merasakan dampak persoalan tersebut sebelum mengetahui adanya informasi mengenai defisit anggaran.

"Rakyat tidak membaca APBD. Rakyat membaca jalan yang mereka lewati, membaca air yang keluar dari keran, membaca pelayanan yang mereka terima. Jadi kalau ada yang bertanya apakah defisit Rp51 miliar berpengaruh kepada rakyat, menurut saya jawabannya jelas, karena rakyat yang pertama kali merasakan ketika sistem mulai bermasalah," ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Yogi menilai persoalan yang paling penting bukanlah berapa besar angka defisit yang terjadi saat ini, melainkan bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah dapat diperbaiki agar kondisi serupa tidak terus berulang pada masa mendatang.

"Masalah terbesar sebuah daerah bukan ketika duitnya habis. Masalah terbesar adalah ketika semua orang mulai menganggap masalah itu normal. Hari ini kita bicara Rp51 miliar, besok mungkin angkanya berubah. Tapi pertanyaan yang harus terus hidup adalah sistem seperti apa yang membuat masalah ini terus muncul. Karena kalau sistemnya tidak berubah, siapa pun yang duduk di kursinya, hasilnya akan tetap sama," tutup Yogi.

**Catatan Redaksi:** Berita ini memuat pandangan dan opini Yogi Iskandar sebagaimana disampaikan dalam video pada akun TikTok **@yogistudioid** berjudul **"Pemkab Defisit 51 Milyar, Kok?"**

Editor : A Rozak