Demo di DPRD Pandeglang Memanas, Mahasiswa Soroti PAD dan Anggaran DPRD
Zek Permana 
PANDEGLANG | BANTENSUARA.COM — Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam lintas elemen menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/9/2026).
Aksi yang berlangsung di sejumlah titik tersebut menyoroti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan fiskal daerah, hingga tuntutan efisiensi anggaran di lingkungan legislatif.
Massa aksi yang berasal dari HMI, PMII, IMM, GMNI, serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya, mengawali aksi di depan Kantor Bupati Pandeglang. Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Pandeglang dan Gedung Pendopo Pandeglang.
Situasi sempat memanas saat massa berupaya masuk ke dalam Gedung DPRD Pandeglang. Petugas kepolisian bersama Satpol PP melakukan pengamanan di pintu masuk sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa.
Di luar gedung, massa juga melakukan pembakaran ban bekas hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Selain itu, massa merobohkan gapura bambu yang berada di depan pintu masuk Gedung DPRD Pandeglang dan kemudian membakarnya.
Situasi kemudian mereda setelah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Pandeglang keluar menemui massa dan menerima mahasiswa untuk melakukan audiensi secara terbuka di halaman gedung.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan fiskal dan peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang.
Orator aksi, Khoerul Muslim, mengatakan PAD memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, potensi pendapatan daerah harus dikelola secara optimal dan diawasi untuk mencegah kebocoran.
“PAD seharusnya menjadi instrumen penting memperkuat kemampuan fiskal. Jika potensi pendapatan tidak dikelola optimal, fiskal Pandeglang tidak akan pernah meningkat. Pemkab harus memastikan tidak ada kebocoran,” tegas Khoerul.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperkuat komitmen dalam meningkatkan PAD sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan tanpa kebocoran.
“Pemkab Pandeglang harus memastikan tidak ada kebocoran dalam pengelolaan PAD,” katanya.
Sementara itu, koordinator aksi lainnya, Ilham, menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa. Salah satunya mendesak Bupati Pandeglang mengevaluasi dan mencopot kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai gagal memenuhi target PAD.
Mahasiswa juga meminta DPRD Pandeglang turun langsung melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, serta perusahaan yang dinilai belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Kami juga menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar dan mengalihkannya untuk kegiatan lain yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Ilham.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Pandeglang, A Khotibul Umam, menyambut baik penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa.
Ia mengatakan DPRD Pandeglang siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Kami siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini,” tutur A Khotibul Umam di hadapan ratusan mahasiswa. (Red)
Reporter : A Rozak
Redaksi.Bantensuara.com
