ICT Apresiasi Penjelasan Revitalisasi Situ Cikedal, Tetap Kawal Pengembangan Pariwisata

PANDEGLANG | BANTENSUARA.COM — Indonesia Contra Terror (ICT) menyampaikan perkembangan sikap terkait pelaksanaan revitalisasi Situ Cikedal, Kabupaten Pandeglang, setelah menerima penjelasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta berkomunikasi langsung dengan tim pelaksana proyek.

Ketua Umum ICT, Syailendra Adi Sapta, mengatakan berdasarkan penjelasan yang diterima, pekerjaan yang saat ini berjalan pada tahap awal diarahkan pada penguatan fungsi konservasi, penataan kawasan, serta penyediaan sarana publik. Sementara itu, pengembangan Situ Cikedal sebagai kawasan pariwisata direncanakan pada tahap dan penganggaran berikutnya.

Salah satu fasilitas yang sedang dibangun berupa jogging track yang dapat digunakan masyarakat secara gratis dan tidak bersifat komersial. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pihak terkait, pekerjaan tahap awal revitalisasi tersebut tidak serta-merta menjadikan kawasan Situ Cikedal sebagai kawasan wisata komersial.

“Kami menerima penjelasan bahwa pekerjaan yang berjalan saat ini lebih diarahkan pada fungsi konservasi, penataan kawasan, dan penyediaan sarana publik. Untuk pengembangan pariwisata, informasinya akan dilakukan pada tahap dan penganggaran berikutnya,” kata Syailendra, Sabtu (5/9/2026).

ICT juga mengapresiasi informasi mengenai rencana hibah tanah dari salah satu pemilik kepada Pemerintah Daerah. Menurut Syailendra, rencana tersebut merupakan langkah positif apabila proses hibah dilaksanakan sesuai ketentuan dan kemudian tercatat secara resmi sebagai aset daerah.

“Menurut kami, kepastian status dan legalitas aset menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan Situ Cikedal ke depan. Apabila proses hibah tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan tercatat sebagai aset daerah, tentu menjadi langkah yang positif,” ujarnya.

Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian dan pertanyaan ICT, termasuk mengenai kondisi dan fungsi kawasan, sarana pendukung, serta berbagai persoalan teknis lainnya, telah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak terkait.

Terhadap hal-hal yang telah dijelaskan secara konkret tersebut, ICT menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan pemerintah dan tim pelaksana proyek dalam memberikan informasi serta membuka ruang komunikasi kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin mempertahankan sebuah penolakan hanya karena sebelumnya pernah menyampaikan kritik. Ketika ada penjelasan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kami juga harus mampu memberikan apresiasi,” ujar Syailendra.

Dengan adanya penjelasan tersebut, ICT menyatakan mengambil posisi sebagai pendamping masyarakat sekaligus mitra kritis dalam mengawal pembangunan, khususnya agar pekerjaan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap memperhatikan fungsi konservasi Situ Cikedal.

Meski demikian, perubahan sikap tersebut tidak berarti ICT menghentikan fungsi kontrol sosial. ICT menyatakan tetap akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama apabila pada masa mendatang Situ Cikedal dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

“Kami tetap akan melakukan pemantauan. Perubahan sikap ini bukan berarti fungsi kontrol sosial dihentikan. Justru kami akan terus mengawal agar pembangunan ke depan tetap sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Syailendra.

Syailendra menyebut sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian ICT dalam pengembangan kawasan ke depan, mulai dari fungsi konservasi dan kelestarian lingkungan, kepastian status dan legalitas aset, keterbukaan anggaran dan perencanaan, kepentingan masyarakat sekitar, akses publik terhadap kawasan, dampak sosial dan lingkungan, hingga pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wisata.

“Pembangunan tidak seharusnya selalu ditempatkan dalam posisi pro atau kontra. Yang menjadi ukuran adalah apakah pembangunan tersebut benar, transparan, sesuai aturan, menjaga lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Atas penjelasan yang telah diberikan, ICT menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, DPUPR, dan tim pelaksana proyek yang telah memberikan penjelasan serta membuka ruang komunikasi.

“Kami mendukung pembangunan yang benar dan kami mengapresiasi ketika pemerintah bekerja dengan baik. Tetapi kami juga akan tetap melakukan kontrol ketika terdapat hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat,” lanjut Syailendra.

Menurut Syailendra, Situ Cikedal merupakan aset lingkungan dan ruang publik yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Karena itu, apabila nantinya memasuki tahap pengembangan pariwisata, ICT akan tetap mengawal dan mengawasi proses tersebut.

“Situ Cikedal adalah aset lingkungan dan ruang publik yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Ketika nantinya memasuki tahap pengembangan pariwisata, kami akan tetap mengawal agar pembangunan berjalan transparan, melibatkan masyarakat, memperhatikan lingkungan, dan berkelanjutan,” pungkas Syailendra. (Red).

Reporter : A Rozak
Redaksi.Bantensuara.com